Sejarah Salat Idul Fitri Muhammadiyah di Lapangan


Oleh: Mu’arif*

Salah satu “identitas” Muhammadiyah adalah salat Idul Fitri di lapangan, sekaligus juga membedakan dengan NU, yang memilih salat di masjid. Sejak kapan Muhammadiyah mempraktikkan penyelenggaraan salat Id di tanah lapangan, di tanah terbuka? Atas ijtihad siapa?



Memang sulit untuk menjawab pertanyaan di atas. Tapi baiklah, saya akan mencoba membahasnya dalam tulisan pendek ini. Semoga saja ada manfaatnya.

Penentuan hilal Ramadan maupun Idul Fitri dan Idul Adha menggunakan metode hisab merupakan tradisi praktik keagamaan peninggalan KH. Ahmad Dahlan, pendiri dan President pertama Hoofdbestuur (HB) Muhammadiyah. Tetapi, praktik penyelenggaraan salat Id di lapangan yang sudah menjadi ciri khas Muhammadiyah hingga kini tidak ditemukan dalam rekam jejak kepemimpinan Kiai Ahmad Dahlan.

Sesulit apapun pertanyaan ini tentu tersedia jawabannya, sekalipun mungkin masih perlu diverifikasi kembali. Hasil penelusuran beberapa dokumentasi Muhammadiyah periode awal memang tidak menemukan indikasi, apalagi bukti, bahwa praktik penyelenggaraan Salat Id di tanah lapangan pada masa Kiai Ahmad Dahlan, tetapi pada masa kepemimpinan K.H. Ibrahim.

Metode Hisab

Penggunaan metode hisab dalam penentuan awal bulan di kalangan Muhammadiyah merupakan tradisi yang diwariskan oleh Kiai Ahmad Dahlan. Pada masanya, praktik semacam ini merupakan ’kebaruan’ (tajdid) karena merupakan umat Islam di Yogyakarta masih berpegang pada kalender Jawa (Aboge).

Sumber Junus Salam (2009) pernah mengungkap peristiwa penting yang berkaitan dengan proses interaksi antara Kiai Ahmad Dahlan dengan kekuasaan Kraton Yogyakarta dalam rangka mengenalkan paradigma baru praktik keagamaan pada waktu itu.

Sebagai seorang abdi dalem, Kiai Ahmad Dahlan tentu tidak memiliki otoritas untuk mengubah tradisi keagamaan yang sudah melekat dalam kultur Kraton Yogyakarta. Tetapi pada akhirnya, gagasan Kiai Ahmad Dahlan dapat ditolerir oleh sang raja (Sultan), sekalipun tidak mampu memengaruhi tradisi di kalangan internal Kraton Yogyakarta.

Peristiwa ini terjadi ketika jabatan Hoofdpenghulu Kraton Yogyakarta dipegang oleh K.H. Muhammad Kamaludiningrat (K.H. Sangidu), tepatnya pada masa kepemimpinan Sultan Hamengkubuwono (HB) VII.

Kiai Ahmad Dahlan diterima pihak Kraton lewat perantara Hoofdpenghulu. Dengan penuh hormat mengikuti prosedur kraton, Kiai Ahmad Dahlan menyampaikan pandangannya tentang perhitungan hilal Syawwal yang menurut metode ilmu hisab berbeda dengan perhitungan kalender Aboge.

Namun, ada yang aneh dengan suasana tempat di mana K.H. Ahmad Dahlan diterima oleh Sultan HB VII. Ruangan tampak gelap gulita. Tetapi suara sang Sultan terdengar jelas sekali. Sehingga Kiai Ahmad Dahlan pun tidak kikuk, tidak grogi, karena ia menyampaikan pandangannya dalam kondisi ruangan gelap gulita.

Selesai Kiai Ahmad Dahlan berargumentasi, lampu ruangan dinyalakan sehingga terang benderang. Betapa terkejut Kiai Ahmad Dahlan karena di ruangan tersebut Sultan HB VII beserta seluruh jajarannya tampak lengkap menyaksikan dengan seksama kehadiran tokoh Muhammadiyah ini. Suatu kebijaksanaan yang di luar dugaan Kiai Ahmad Dahlan karena pada waktu itu Sultan HB VII memutuskan:

”Berlebaranlah kamu menurut hisab atau rukyat, sedang Grebeg di Yogyakarta tetap bertradisi menurut hitungan Aboge” (Junus Salam, 2009: 156-157).

Kebijakan Sultan HB VII inilah yang menjadi satu argumen kuat bahwa gerakan pembaruan keagamaan Muhammadiyah tidak mampu menyentuh struktur tradisi Kraton Yogyakarta hingga kini. Mengapa?

Sebab, Muhammadiyah memang dibolehkan menyelenggarakan Shalat Idul Fitri lebih dahulu, bahkan diizinkan menggunakan fasilitas Masjid Agung Yogyakarta untuk menggelar salat Id. Sementara pihak Kraton tetap berpegang pada kalender Aboge yang berbeda dalam penentuan awal Syawwal.

(Bersambung)

Sumber: mediamu.id

Klik untuk Komentar